Efektifitas UN di Indonesia

Ujian Nasional (UN) telah menjadi fenomena baru di kalangan pendidikan. Sejak masih bernama Ujian Akhir Nasional (UAN) pada tahun 2005, terdapat banyak kejadian tentang UN di media massa yang menarik perhatian kita. Sebut saja, kebocoran soal UN, siswa yang bunuh diri karena tidak lulus, atau bahkan tentang adanya tim sukses yang dibentuk sekolah untuk melakukan intrik dalam proses pengerjaan soal UN. Semuanya itu membawa kita dalam satu pertanyaan, “Sudah goal-kah penyelenggaraan UN?”

Mari kita lihat bagaimana Ujian Nasional dijalankan tahun ini. Ujian Nasional, atau yang biasa disebut UN, adalah ujian berstandar nasional yang diberikan kepada peserta didik pada penghujung tahun ajaran terakhir tiap satuan pendidikan sebagai salah satu syarat penentuan kelulusan. Selain UN, kelulusan juga ditentukan oleh penyelesaian seluruh program pembelajaran, nilai baik untuk empat hal (agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, estetika, dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan) dan lulus ujian sekolah.

Di tingkat SMA terdapat enam mata pelajaran yang diujikan. Yaitu tiga mata pelajaran dasar (Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris) dan tiga mata pelajaran tambahan sesuai program yang dipilih oleh peserta didik. Untuk program IPA, ditambahkan mata pelajaran Biologi, Kimia, dan Fisika. Untuk program IPS, ditambahkan mata pelajaran Sosiologi, Ekonomi, dan Geografi. Sedangkan untuk program Bahasa, ditambahkan mata pelajaran Sastra Indonesia, Anthropologi, dan Bahasa Asing. Adapun kriteria kelulusan UN untuk SMA adalah memiliki nilai rata-rata minimal 5,25 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan tidak ada nilai di bawah 4,25 atau memiliki nilai minimal 4,00 pada salah satu mata pelajaran dan nilai mata pelajaran lainnya minimal 6,00. Kabupaten/Kota dan/atau satuan pendidikan dapat menentukan standar kelulusan UN lebih tinggi dari kriteria tersebut.

Demikian gambaran singkat mengenai prosedur UN pada tahun ajaran 2007/2008 di tingkat SMA.

Pemerintah sebenarnya mempunyai tujuan yang mulia dengan diadakannya sistem UN dalam dunia pendidikan, terlepas dari telah atau belum tercapainya tujuan itu. Tertuang dalam Peraturan Mendiknas No. 39 tahun 2007 pasal 3, manfaat dari pelaksanaan UN, adalah: a. pemetaan mutu satuan pendidikan; b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; c. penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan d. dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Namun, efektifkah UN sebagai salah satu penentu kelulusan siswa?

Ada beberapa alasan mengapa mekanisme UN tidak efektif dalam penentuan kelulusan siswa di Indonesia.

Pertama, Pemakaian Standar Nasional demi Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia

Sudah siapkah bangsa kita ini menggunakan ujian berstandar nasional sebagai penentu kelulusan siswa? Atau haruskah bangsa kita ini memukul rata seluruh sekolah di Indonesia dengan soal UN yang sama? Apakah hanya karena tujuan ‘pemetaan mutu satuan pendidikan’ kita mengorbankan siswa-siswa di sekolah kampung terpencil dan pesisir untuk belajar sekuat kapasitas otak mereka demi menyamakan kualitas dengan siswa perkotaan yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap? Inilah problem kita, bangsa kita, yang kualitas pendidikannya di tiap daerah berbeda, pada dasarnya memang belum mampu dan belum siap untuk mengadakan sebuah ujian – apalagi penentu kelulusan – yang berstandar nasional.

Fokus daripada peningkatan kualitas pendidikan bukanlah meningkatkan standar kelulusan dan menganggap faktor-faktor lain akan meningkat dengan sendirinya. Peningkatan kualitas pendidikan hanya didapat melalui proses panjang sehingga peningkatan kualitas pendidikan harus berfokus pada peningkatan sarana-prasarana sekolah, perbaikan tenaga pengajar, sistem kelembagaan pendidikan yang lebih profesional, pengadaan perpustakaan, perbaikan sistem test, perbaikan sistem penilaian, dan segala hal yang bersifat kontinu dan berjangka waktu lama dalam dunia pendidikan.

Kedua, UN Tidak Memenuhi Standar Minimal Penguasaan Materi Belajar Siswa.

Terdapat tiga lapis bukti penguasaan materi yang tidak mampu dipenuhi oleh UN. Yaitu ketidakmampuan UN dalam mewakili seluruh bahan ajar siswa selama bertahun-tahun, Ketidakmampuan UN dalam mewakili seluruh aspek belajar siswa selama bertahun-tahun, serta Ketidakmampuan UN dalam mewakili seluruh materi belajar siswa selama bertahun tahun.

· Ketidakmampuan UN Mewakili Seluruh Bahan Ajar Siswa

Untuk tingkatan SMA, setidaknya ada limapuluh bab materi untuk satu mata pelajaran selama tiga tahun dengan ratusan subbab. Sudahkah soal UN mencakup seluruh materi tersebut?

· Ketidakmampuan UN Mewakili Seluruh Aspek Belajar Siswa

Telah kita ketahui bahwa UN memakai sistem pilihan ganda dengan lembar jawab komputer. Tetapi tentu saja format UN yang hanya membaca dan memilih jawaban yang tepat tersebut tidak mampu mewakili aspek Berbicara dan Mendengar dalam pelajaran Bahasa. Padahal, Keempat aspek kebahasaan, yaitu Menulis, Membaca, Berbicara, dan Mendengar tersebut merupakan syarat dasar peserta didik untuk dapat lulus dari setiap materi pembelajaran. Nah, bukankah dengan pelaksanaan UN sebagai penentu kelulusan ini akan menimbulkan kerancuan dengan peraturan sebelumnya? Dengan demikian UN tidak dapat digunakan sebagai syarat kelulusan karena tidak mengujikan seluruh aspek dari mata pelajaran, khususnya Bahasa.

· Ketidakmampuan UN Mewakili Seluruh Materi Belajar Siswa

Selain UN tidak mengujikan seluruh aspek dalam satu mata pelajaran, UN juga hanya mengujikan sebagian kecil dari seluruh jumlah pelajaran yang telah diajarkan di sekolah. Hal ini akan membuat pelajaran yang tidak diujikan dalam UN menjadi sia-sia untuk dipelajari selama bertahun-tahun.

Cukup mudah dipahami sekarang bahwa pelaksanaan Ujian Nasional memiliki kelemahan besar sebagai penentu kelulusan siswa. Dan dari uraian singkat di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa Bangsa Indonesia belum siap menerapkan UN sebagai ujian akhir dan Ujian Nasional tidak dapat mewakili hasil kerja keras siswa selama bertahun-tahun.

Bagaimana solusinya? Sesuai pendapat Deni Mukbar (http://dienim.wordpress.com/), pelaksanaan UN hendaknya hanya sebagai pemeta kualitas pendidikan dan bukan sebagai penentu kelulusan, mengingat besarnya ketidakseimbangan kualitas pendidikan di indonesia.

Sedangkan untuk penentuan kelulusan, hendaknya sekolah sebagai tempat yang paling mengerti kondisi siswanya menentukan sendiri standar kelulusan mereka dengan tetap mengacu pada standar kurikulum, dengan menyertakan tes praktek dan penilaian sikap, sehingga aspek penilaian Kognitif, Afektif, dan Psikomotor dapat terpenuhi.


2 Tanggapan

  1. sangat dilematis sekali

    • dan semakin dilematis lagi di jaman sekarang. UN digabung dengan SNMPTN? dimana idenya??

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: