Menilik Kaum Gelandangan dan Permasalahannya

Kota-kota besar selalu dipenuhi oleh masalah, salah satunya adalah kependudukan. Mulai dari kepadatan penduduk, lapangan pekerjaan, serta lahan pemukiman. Berbagai kebijakan pemerintah daerah telah diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun efektifitas masing-masing kebijakan masih dirasa kurang. Dan gelandangan merupakan salah satu pihak yang kerap dikenai efek peraturan daerah mengenai penataan kota yang cenderung membawa dampak yang tidak baik bagi mereka secara pribadi.

Mengapa Ada Gelandangan

Ada berbagai alasan yang menjadikan seseorang memilih untuk menjalani hidupnya sebagai seorang gelandangan. Mulai dari permasalahan psikologis, kerenggangan hubungan dengan orangtua, atau keinginan untuk hidup bebas. Namun alasan yang terbanyak dan paling umum adalah kegagalan para perantau dalam mencari pekerjaan. Cerita-cerita di kampung halaman tentang kesuksesan perantau kerap menjadi buaian bagi putra daerah untuk turut meramaikan persaingan di kota besar. Beberapa di antaranya memang berhasil, namun kebanyakan dari para perantau kurang menyadari bahwa keterampilan yang mumpuni adalah modal utama dalam perantauan. Sehingga mereka yang gagal dalam merengkuh impiannya, melanjutkan hidupnya sebagai gelandangan karena malu bila pulang ke kampung halaman.

Mengapa Tidak Kembali

Masalah kependudukan di Indonesia pada umumnya telah lama membawa masalah lanjutan, yaitu penyediaan lapangan pekerjaan. Dan bila kita meninjau keadaan dewasa ini, pemerataan lapangan pekerjaan di Indonesia masih kurang. Sehingga kota besar pada umumnya mempunyai lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih besar daripada kota-kota kecil. Hal inilah yang menjadi penyebab keengganan tunawisma untuk kembali ke daerahnya selain karena perasaan malu karena berpikir bahwa daerahnya memiliki lapangan pekerjaan yang lebih sempit daripada tempat dimana mereka tinggal sekarang. Mereka memutuskan untuk tetap meminta-minta, mengamen, memulung, dan berjualan seadanya hingga pekerjaan yang lebih baik menjemput mereka.

Kebijakan Pemerintah Selama Ini

Kebijakan yang dilakukan pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah (Pemda) selama ini cenderung kurang menyentuh stakeholdernya, atau pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dalam peraturan. Mengenai gelandangan, pemda DKI Jakarta pada tahun 2007 telah membuat Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. Perda yang merupakan revisi dari Perda No. 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum ini antara lain berisi larangan penduduk untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil, maupun menjadi orang yang menyuruh orang lain melakukan aktivitas itu.

Perda ini secara langsung memberikan dampak besar bagi kaum tuna wisma mengingat para gelandangan belum dikenai mekanisme mengenai pelangsungan hidup mereka. Mekanisme yang mungkin agak baik adalah dibangunnya Panti Sosial penampung para gelandangan. Namun sekali lagi, efektifitasnya dirasa kurang karena Panti Sosial ini sebenarnya belum menyentuh permasalahan yang sebenarnya dari para gelandangan, yaitu keengganan untuk kembali ke kampung halaman. Sehingga yang terjadi di dalam praktek pembinaan sosial ini adalah para gelandangan yang keluar masuk panti sosial

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 34 Ayat (1) yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” sebenarnya menjamin nasib kaum ini. Namun perlakuan Pemda Kabupaten Jombang terhadap para gelandangan telah memperkosa kewibawaan UUD tersebut. Pada tahun 2008, sebanyak 20 tunawisma lanjut usia diturunkan secara paksa dari truk terbuka oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang di malam buta di persawahan sepi pinggir hutan dekat Desa Ketawang, Gondang, Nganjuk, Jawa Timur (Tempo, 9 Februari 2008). Yang menjadi permasalahan adalah, tidak ada penanganan lebih lanjut mengenai kelangsungan hidup “anak negara” tersebut setelah diusir secara paksa dari kota. Pemerintah daerah seolah-olah “lepas tangan” dan menyerahkan hidup kaum gelandangan kepada diri mereka sendiri.

Kedua contoh di atas adalah bukti bahwa kebijakan pemerintah selama ini hanyalah kebijakan yang menyentuh dunia perkotaan secara makroskopis dan bukan mikroskopis. Pemerintah daerah cenderung menerapkan kebijakan-kebijakan yang tidak memberikan mekanisme lanjutan kepada para stakeholder sehingga terkesan demi menjadikan sesuatu lebih baik, mereka mengorbankan hak-hak individu orang lain.

Solusi Terbaik
Masalah gelandangan adalah masalah kependudukan dan salah satu masalah kependudukan adalah masalah penyediaan dan pemerataan lapangan pekerjaan. Para gelandangan mengikuti prinsip Serangga, yang akan terbang mendekati cahaya terdekat di sekitarnya. Untuk menjauhkan serangga tersebut dari cahaya bukanlah dengan cara membuang dengan paksa serangga tersebut, namun menghidupkan lampu lain sehingga serangga menjauhi lampu sebelumnya dan mendekati lampu tersebut.

Jakarta selama ini menjadi sentral dari segala aktivitas negara dan menjadi penyedia lapangan pekerjaan terbesar. Tugas pemerintah untuk menangani masalah perkotaan pada umumnya dan gelandangan pada khususnya adalah menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak di kota-kota kecil. Rencana pembangunan pemerintah seharusnya mengedepankan pembangunan secara merata sehingga tidak timbul “gunung dan lembah” di negara, pembangunanhendaknya dilakukan dengan pola “dari desa ke kota” dan bukan sebaliknya. Sehingga, masing-masing putra daerah akan membangun daerahnya sendiri dan mensejahterakan hidupnya.

Dengan mekanisme yang lebih menyentuh permasalahan dasar para gelandangan tersebut diharapkan masalah gelandangan di kota besar dapat teratasi tanpa menciderai hak-hak individu mereka dan malah dapat membawa para gelandangan kepada kehidupan yang lebih baik. Namun, mekanisme di atas merupakan tindakan jangka panjang dan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat terealisasi, untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antar generasi kepemerintahan agar hal tersebut dapat terwujud dan pada akhirnya kesejahteraan bangsa dapat lebih mudah dicapai.

Materi referensi:

Sebuah Solusi untuk Jakarta (Indonesia)
Menangani Gelandangan Ibukota
Nasib Gelandangan Tua yang Dibuang ke Tepi Hutan

Satu Tanggapan

  1. Salam kenal mas, saya juga sedih dengan penanganan kaum miskin di Indonesia. Terima kasih atas tulisannya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: